Kenapa Rakyat Miskin?

Oleh: Koong Taharuddin

Program pengentasan kemiskinan di negeri ini berkepanjangan? Begitulah, Bung! Rakyat semakin dihadapkan kepada persoalan yang membuat perutnya lapar dan dahinya berkerut memikirkan kehidupan yang semakin sulit. Masalah kemiskinan pun terus dibicarakan dan dibahas, tetapi solusinya belum menggembirakan. Kelegaan rakyat di pundi- pundi kemiskinan, paling banter hatinya berbunga sesaat menerima “rezeki nomplok” BLT.
Kenapa rakyat miskin? Katanya bukan takdir, tetapi keadaan yang memang terus menerus tidak berpihak kepada nasib si miskin. Pokoknya banyak aspek yang mendasar menjadi faktor penyebabnya. Ya, kata sopir angkot tetangga saya, permasalahan yang mendera rakyat kecil tentu saja: mencari duit sulit dan harga pangan kebutuhan sehari- hari mahal. Pengangguran pun semakin banyak jumlahnya dan lapangan kerja sulit. Parahnya lagi, pada ‘masa sulit’ ini negeri ini selalu rusuh pula akibat memanasnya suhu politik.
Kesulitan yang dihadapi rakyat miskin di Tanah Air tercinta ini, tentu saja menuntut pemerintahan di bawah komando SBY harus bijak dan arif mencarikan solusinya. Tentu tidak cukup dengan menyenangkan rakyat miskin dengan BTL yang katanya berkaitan dengan kenaikan BBM. Kemiskinan yang mendera rakyat bukanlah suatu akibat bencana alam, tetapi tampaknya mendasar kepada belum berkemampuannya pejabat pemerintahan dalam menumbuhkan perekonomian yang terarah dengan konsep pas untuk beransur- ansur mengentaskan kemiskinan.
Sistem atau pola yang dilakukan pemerintahan untuk berupaya mengarah kepada kesejahteraan rakyat, belum begitu akurat. Pemerintah memang sangat gencar membangun sekolah hingga ke pelosok desa dan dikucurkan BOS (Biaya Operasional Sekolah), tetapi belumlah banyak menolong kesulitan bagi rakyat untuk menyekolahkan anaknya. Masalahnya, kalau dulunya yang terjadi rakyat cenderung rentan kelabakan menyekolahkan anaknya, tetapi sekarang ini rakyat sulit untuk mengisi sejengkal perut karena harga kebutuhan hidup mahal.
Kemiskinan yang kian mayoritas mendera rakat di negeri ini, tentu saja wajar untuk dibahas oleh pejabat pemerintahan. Tak terkecuali para “rakyat terhormat” yang menjadi wakil rakyat yang kini kehidupannya sudah semakin sejahtera. Wahai, legislatif yang merupakan wakil rakyat sudah berkewajibanlah untuk memikirkan nasib rakyat miskin.