Tergiur Gaji Atau Mau Mengabdi

Anak negeri ini yang terjun di politik praktis sungguh luar biasa banyaknya. Di mana pun dia domisili, saling ngotot menjadi caleg. Mereka ramai- ramai ingin menduduki kursi terhormat. Mimpi jagi anggota dewan. Wah.. bukan main!

Apa yang diinginkan sibuk amat sampai lupa daratan jadi caleg? Jadi dewan terhormat itu sebenarnya bukan enak seperti dibayangkan. Bukan duduk diam dan terima gaji? Jika begitu naga-naga berarti, wakil rakyat mengibuli rakyat namanya. Gaji anggota dewan memang menggiurkan. Namun, jika itu yang dikejar lebih baik berbisnis saja.

Jadi anggota legislatif  itu berat, Bung? Risikonya nyawa bila tak mampu meniti di jalur yang dikehendaki rakyat. Contohnya, Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat diberangkatkan ke kuburan lantaran tak mampu menghadapi aksi demo. Maka itulah, menjadi dewan terhormat bukanlah sekadar untuk menguber gaji setelah dipilih oleh rakyat. Yang hakiki adalah suatu pengabdian untuk menyampaikan aspirasi rakyat, memperjuangkan rakyat ke muara kehidupan yang lebih baik.

Anggota DPRD atau DPRD mesti melakoni politik yang mengenai di hati rakyat. Tidak tidak, alamatlah menjadi olok-olok rakyat, bahkan dizalimi. Sebab, yang diharapkan rakyat dengan adanya wakil rakyat berarti aspirasi rakyat bisa disampaikan kepada pemerintah. Maka itulah jelas, menjadi anggota dewan adalah suatu pengabdian demi rakyat dan negeri tercinta.

Percayalah! Jika Anda termasuk menjadi wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2009, akan dituntut suatu pengabdian yang sarat dengan suatu pengabdi untuk membela rakyat yang memang sangat menghadapi suatu perubahan dalam segala aspek.  Selain itu, harus hati- hati bukan tidak mungkin pula kelak target ‘tembak’ KPK akan beralih mengincar anggota dewan yang tak becus.

Makanya jika Anda terpilih jadi anggota dewan jangan coba- coba melupakan rakyat. Bukankah Anda dipilih oleh rakyat?

April 16, 2009 at 8:27 am Tinggalkan komentar

Taman Safari, Pas Buat Piknik Keluarga

Taman Safari Indonesia adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk berlibur melepas penat lelah setelah kita banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Tempatnya yang tidak begitu jauh dari Jakarta membuat Taman Safari pas sebagai tempat yang sangat cocok untuk semua kalangan. Apalagi bila berlibur bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman pasti sangat menyenangkan.

Di Taman Safari kita bisa melihat hewan-hewan yang dilepas di jalan-jalan sehingga kita bisa melihat langsung hewan-hewan tersebut. Beragam binatang ada di Taman safari. Ada gajah, harimau, macan, badak, burung, erapah, ular, orang utan, kuda nil dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selain melihat hewan-hewan, kita juga dapat melihat pertunjukan yang diadakan oleh pihak Taman Safari misalnya ada pertunjukkan aksi lumba-lumba, pertunjukkan gajah, pertunjukan koboi yang langsung dimainkan oleh pemain -pemain yang profesional serta masih banyak lagi. Ada juga kita bisa berkesempatan untuk berfoto dengan hewan-hewan seperti macan, ular, harimau dan lainnya.

Kalau untuk wahananya kita bisa naik kereta gantung dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan untuk oleh-olehnya juga ada seperti pernak-pernik koboi dari topi, ikat pinggang, sepatu, post card dan lainnya. Sedangkan untuk cafe kita bisa menikmati jagung bakar dan secangkir kopi wah yang pastinya sangat enak sekali. Selain itu kita juga dapat melihat air terjun yang ada di sana dan sangat indah sekali pemandangannya.

Jika kita lelah berjalan mengelilingi yang ada di dalam Taman Safari kita dapat menumpang kereta yang akan mengajak kita untuk berkeliling melihat seluruh pemandangan yang ada di Taman Safari. Sungguh suatu pengalaman yang berkesan sekali. Selain dapat menambah pengetahuan tentang marga satwa yang ada di sana kita juga dapat sejenak melupakan rutinitas yang ada.

Taman Safari Indonesia terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibangun tahun 1980. Lokasi yang kini ditempati, merupakan bekas perkebunan teh yang sudah tidak produktif lagi. Tanah seluas 138,5 Ha oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Oriental Circus untuk pengelolaannya.

Taman Safari Indonesia yang terletak di daerah penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pada ketinggian 900-1.800 di atas permukaan laut, serta mempunyai suhu rata-rata 16-27 derajat Celsius, telah ditetapkan sebagai Obyek Wisata Nasional oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, (almarhum) Soesilo Soedarman, serta diresmikan menjadi Lembaga Konservasi Ex-situ dan Pusat Penangkaran Satwa Langka di Indonesia oleh Menteri Kehutanan Hasyrul Harahap pada 16 Maret 1990.

Lokasi Taman Safari Indonesia, terletak di jalan raya Jakarta-Bandung, lebih kurang 80 Km dari Jakarta atau 1,5-2 jam ditempuh dengan kendaraan. Bila menggunakan kendaraan umum/ bus dari Jakarta, berhenti di Cibeureum Cisarua, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan ojek atau angkot, lebih kurang 15 menit ke Taman Safari Indonesia.

Obyek Wisata Nasional Taman Safari Indonesia merupakan perpaduan antara kebun binatang modern dan wisata alam, resmi dibuka untuk umum tahun 1986. Koleksi satwa yang dimiliki saat itu hanya sekitar 250-an ekor yang terdiri dari 100 jenis yang berbeda. Sepuluh tahun kemudian, Oktober 1995, koleksi satwa di Taman Safari telah mencapai 2.500 ekor yang terdiri dari 200 jenis. Penghuninya 50 persen adalah satwa kelahiran Taman Safari, selebihnya merupakan satwa titipan dari berbagai instansi yang terkait, seperti PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam), penyerahan dari masyarakat sekitar, atau sengaja didatangkan dari kebun binatang luar negeri dengan program pertukaran satwa.

Satwa-satwa yang ada di Taman Safari umumnya merupakan satwa yang dilindungi baik dari Indonesia maupun yang didatangkan dari lima benua. Sedang ada beberapa ekor, keadaannya sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu campur tangan manusia dalam meningkatkan jumlah populasinya melalui program penangkaran.

Seperti halnya kebun binatang lainnya, Taman Safari mempunyai beberapa fungsi. Selain sebagai lokasi rekreasi juga aktif didalam membantu usaha perlindungan dan pelestarian populasi jenis satwa yang terancam punah karena kehilangan habitat. Selain itu meningkatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan berbagai penelitian untuk mendukung pelestarian satwa, serta melakukan kampanye, pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi.

Taman Safari dibuka setiap hari dari jam 09.00 s/d 17.00 wib, dengan harga tiket dewasa Rp 25.000, anak-anak (di bawah 5 tahun) Rp 20.000, tiket bus Rp 15.000, mobil Rp 10.000. Setiap malam Minggu, Taman Safari juga menyelenggarakan safari di malam hari (Safari Malam) yang dibuka mulai jam 19.00 s/d 21.00 wib dengan harga karcis Rp 30.000 untuk dewasa, Rp 25.000 untuk anak-anak, Rp 15.000 untuk bus dan Rp 10.000 untuk mobil pribadi. (afrizal putrawan)

April 11, 2009 at 11:22 am 1 komentar

Kenapa Rakyat Miskin?

Oleh: Koong Taharuddin

Program pengentasan kemiskinan di negeri ini berkepanjangan? Begitulah, Bung! Rakyat semakin dihadapkan kepada persoalan yang membuat perutnya lapar dan dahinya berkerut memikirkan kehidupan yang semakin sulit. Masalah kemiskinan pun terus dibicarakan dan dibahas, tetapi solusinya belum menggembirakan. Kelegaan rakyat di pundi- pundi kemiskinan, paling banter hatinya berbunga sesaat menerima “rezeki nomplok” BLT.
Kenapa rakyat miskin? Katanya bukan takdir, tetapi keadaan yang memang terus menerus tidak berpihak kepada nasib si miskin. Pokoknya banyak aspek yang mendasar menjadi faktor penyebabnya. Ya, kata sopir angkot tetangga saya, permasalahan yang mendera rakyat kecil tentu saja: mencari duit sulit dan harga pangan kebutuhan sehari- hari mahal. Pengangguran pun semakin banyak jumlahnya dan lapangan kerja sulit. Parahnya lagi, pada ‘masa sulit’ ini negeri ini selalu rusuh pula akibat memanasnya suhu politik.
Kesulitan yang dihadapi rakyat miskin di Tanah Air tercinta ini, tentu saja menuntut pemerintahan di bawah komando SBY harus bijak dan arif mencarikan solusinya. Tentu tidak cukup dengan menyenangkan rakyat miskin dengan BTL yang katanya berkaitan dengan kenaikan BBM. Kemiskinan yang mendera rakyat bukanlah suatu akibat bencana alam, tetapi tampaknya mendasar kepada belum berkemampuannya pejabat pemerintahan dalam menumbuhkan perekonomian yang terarah dengan konsep pas untuk beransur- ansur mengentaskan kemiskinan.
Sistem atau pola yang dilakukan pemerintahan untuk berupaya mengarah kepada kesejahteraan rakyat, belum begitu akurat. Pemerintah memang sangat gencar membangun sekolah hingga ke pelosok desa dan dikucurkan BOS (Biaya Operasional Sekolah), tetapi belumlah banyak menolong kesulitan bagi rakyat untuk menyekolahkan anaknya. Masalahnya, kalau dulunya yang terjadi rakyat cenderung rentan kelabakan menyekolahkan anaknya, tetapi sekarang ini rakyat sulit untuk mengisi sejengkal perut karena harga kebutuhan hidup mahal.
Kemiskinan yang kian mayoritas mendera rakat di negeri ini, tentu saja wajar untuk dibahas oleh pejabat pemerintahan. Tak terkecuali para “rakyat terhormat” yang menjadi wakil rakyat yang kini kehidupannya sudah semakin sejahtera. Wahai, legislatif yang merupakan wakil rakyat sudah berkewajibanlah untuk memikirkan nasib rakyat miskin.

Juni 4, 2008 at 12:41 am Tinggalkan komentar

Pilkada dan Foto Copy KTP

Oleh: KOONG TAHARUDDIN

Ini bukan guyon. Foto copy KTP kini menjadi rebutan dan bisa dijadikan duit? Konon, penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merestui kehadiran calon bupati atau walikota dari independen untuk tampil dalam Pilkada, tak ayal bakal menyibukkan pengusaha foto copy melayani order. Bahkan, terbetik pula kabar menggembirakan warga di beberapa kabupaten dan kota bahwa asal bersedia menyerahkan copyan KTP untuk pencalonan independen bisa memperoleh imbalan.

Santer terdengar, di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Taput dan Batubara mulai ada yang menamakan diri sebagai tim sukses dari bakal calon kepala daerah kasak- kusuk menawarkan imbalan kepala warga untuk dukung- dukungan. Sasaran mereka tertuju kepada rakyat kecil, merayu agar menyerahkan foto copy KTP untuk syarat pencalonan sosok Balon bupati dari jalur independen.

Buat rakyat kecil yang tak mengerti soal berpolitik, tawaran dukung- mendukung terhadap Balon Bupati ini sungguh memikat. Sebab, bagi mereka yang terpenting di masa sulit karena harga kebutuhan pokok mahal sebagai imbas kenaikan BBM, tawaran imbalan ini berarti rezeki nomplok. Namun, di balik itu pemberian foto copy KTP dengan imbalan dapat duit sebenarnya bisa saja berbuntut. Namanya saja sudah berpartipasi dalam politik, niscaya memiliki suatu risiko.

Rakyat kecil harus hati- hati. Soalnya, bukan tidak bukan sekarang ini sedang gentayangan “makelar” foto copy KTP yang dipergunakan untuk persyaratan calon independen ikut Pilkada. Masalahnya, saat ini beberapa tokoh yang ingin mengikuti Pilkada melalui jalur independen memang harus memenuhi persyaratan sesuai kuota berdasaran jumlah penduduk daerah yang menggelar Pilkada. Misalnya di Kabupaten Deliserdang bagi Balon Bupati dari jalur independen wajib mengumpulkan sekitar 55.000 pendukung yang berarti harus ada foto copy KTP sebanyak itu.

Persyaratan bagi Balon Bupati dari independen memang sangat berat. Bisa jadi, justru lebih berat dari Balon Bupati yang maju ke Pilkada dengan “perahu” partai. Kalau Balon Bupati yang diusung partai repot untuk melobi ke partai, maka Balon Bupati dari jalur independen bisa lebih kalang- kabut lagi untuk melobi rakyat yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Jangan tanya soal berapa biaya untuk imbalan kepada pendukung dengan “alasan” foto copy KTP. Pokoknya kalau mau ikut bersaing dalam kancah Pilkada berarti siap untuk menghambus fulus?

Kasak- kusuknya tim sukses Balon Bupati dari jalur independen mengumpulkan foto copy KTP ini kita khawatirkan nanti bakal menuai masalah baru. Bukankah politik selalu dihinggapi “politik kotor”? Bisa jadi nantinya menuai aksi protes karena Balon Bupati dari independen dicurigai melampirkan foto copy yang difiktifkan.

Kita sangat menyangsikan pencalonan melalui jalur independen ini semakin mereptkan buat KPU. Bagaimana pun, KPU akan kelabakan untuk melakukan seleksi yang akurat untuk meneliti kebenaran atau keabsahan dari persyaratan yang melampirkan foto copy KTP yang merupakan milik puluhan ribu orang. Atau sebaliknya yang terjadi, KPU bisa dituding tak becus dalam penyeleksian persyaratan Balon Bupati dari jalur independen. Inilah yang kita khawatirkan?

Kita memang tidak boleh pesimis dengan keabsahan dari persyaratan Balon Bupati dari jalur independen bila nantinya hadir dalam persaingan Pilkada Bupati Deliserdang, Langkat, Batubara dan Taput kelak. Namun untuk mengumpulkan foto copy yang sangat banyak itu bukan gampang. Lagipula, rakyat sekarang ini cenderung sudah tak begitu antusias untuk mencoblos ke TPS dalam pesta demokrasi. Gejala ini bisa kita lihat pada Pilkada Sumut memilih Gubsu, banyak rakyat tidak datang ke TPS.

Begitu pun, Pilkada Bupati yang akan digelar di beberapa daerah di Sumut pasti bakal menyita perhatian rakyat juga. Soalnya, belum lagi penjadwalan kampanye ditetapkan KPU, poster tokoh yang berkeinginan untuk tampil dalam Pilkada bermunculan di mana- mana. Inikah warna dari pesta demokrasi yang lahir pada zaman reformasi? Terserah Anda menilainya.

Juni 2, 2008 at 12:15 am 1 komentar

Unjuk Rasa, Kok Jadi “Senjata”

Jika ada orang yang mengakui sejujurnya bahwa unjuk rasa atau demo yang sering dilakukan di negeri ini, dia tak setuju, maka saya termasuk di antaranya. Kenapa tak setuju dengan aksi unjuk rasa? Tentu saya beralasan dengan mengatakan karena aksi unjuk rasa itu lebih banyak merugikan . Lihatlah, apa yang telah kita petik dari hasil unjuk rasa atau demo di negeri tercinta ini. Saya menilai justru berindikasi lebih banyak menjadi “senjata” politik bagi pihak tertentu.

Kalau ingin berdemokrasi, seharusnya kita tidak harus melakukan aksi unjuk rasa yang berisiko bagi pengunjuk rasa tersebut. Aksi unjukrasa saya nilai identik dengan aksi petugas polisi pomong praja saat menggusur pedagang kakilima yang sering “mengobrak-abrik” barang atau harta yang bukan miliknya atau milik negara.

Begitu pula dengan aksi unjuk rasa yang munmgkin bertujuan melancarkan protes, tetapi yang terjadi justri risiko yang tidak kita ingin. Selalu saja pengunjuk rasa akhirnya jadi bentrok dengan abdi negara seperti polisi yang ingin mengamankan Kamtibmas di negeri ini. Aksi- aksi  unjuk rasa yang merugikan bagi anak bangsa  Indonesia (mungkin tanpa kita sadari)  tampak terus ada di negeri ini.

Maka itulah saya mengusulkan kepada Anak Bangsa dan pengabdi bagi negeri tercinta, menyadari bahwa aksi unjuk rasa itu sebenarnya tak sesuai dengan “adat” kita. Sebab, kita selama ini selalu menjalin persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Maka saya pun menganjurkan kepada kita semua, agar senantiasa memupuk kesamaan dalam membangun negeri ini ke arah yang lebih baik.

Mei 28, 2008 at 7:23 am Tinggalkan komentar

Siapakah Tokoh Ideal Memimpin Langkat?

Oleh: Koong Taharuddin

Kabupaten Langkat sebentar lagi bakal ditinggalkan oleh H Syamsul Arifin SE. Bang Haji Rifin sudah “naik pangkat” menjadi Gubernur Sumatera Utara setelah terpilih melalui Pilkada yang langsung dipilih rakyat. Jabatan Bupati Langkat pun akan dilepaskan oleh H Syamsul Arifin SE. Lantas siapakah tokoh ideal memimpin Langkat ke depan? Inilah yang patut disimak.

Menjelang Pilkada Langkat digelar, niscaya bakal banyak muncul tokoh- tokoh yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Langkat. Rakyat Langkat jangan sampai terkesima dengan lakon dari beberapa tokoh yang sangat berambisi untuk menjadi kepala daerah. Memimpin Langkat bukan gampang, Bung? Saya melihat di pinggir jalan di kampung kelahiran saya, cukup banyak gambar tokoh ditempel di pohon kayu sebagai menunjukkan ambisi untuk menjadi pemimpin Langkat. Tokoh yang begini biasanya justru harus hati- hati dengan tim suksesnya. Sebab, pada hakikatnya rakyat Langkat tidak gampang terbuai dengan nuansa rayuan politik praktis. Publik Langkat selalu cerdik untuk memilih siapa tokoh yang patut untuk diorbitkan?

Saya tidak mengada- ada! Sampai saat ini sebenarnya belum ada mendengar tokoh yang sangat ideal untuk memimpin Langkat. Sebab, tokoh yang loyal dan merakyatlah yang ideal untuk dipercayakan rakyat sebagai kepala daerah setelah H Syamsul Arifin SE terpilih sebagai Gubsu.

Menggali potensi Langkat yang kaya dengan sumber daya alam dan kelautan, adalah PR bagi Bupati ke depan. Selain itu, sektor pendidikan sangat patut dibangun sehingga Anak Langkat memilik SDM yang berdaya saing. Itulah sebabnya, rakyat Langkat perlu diingatkan agar tidak sembarangan untuk mencalonkan apalagi memilih Bupati ke depan.

Saya bukan apriori dengan tokoh yang gencar mempromosikan diri sebagai calon bupati, tetapi jika memang berkeinginan membangun Bumi Langkat seharusnyalah dengan niat untuk mensejahterakan rakyat Langkat yang masih mayoritas dibelunggu kemiskinan dalam banyak aspek. Lihatlah kehidupan kaum nelayan yang miskin dan sulit menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang dituntut kemajuan zaman. Kepada tokoh- tokoh yang ingin maju ke Pilkada Langkat saya ingatkan, jangan mengedepankan konsep yang klise dalam membangun Langkat ke depan.

Hingga detik ini, saya belum mendengar ada tokoh yang sangat ideal untuk menggantikan posisi Bang Haji Rifin. Bukan bukan bual! Saya sangat bangga bila ada tokoh yang benar- benar ingin membangun Langkat dengan visi dan misi yang bukan sekadar omong.

Mei 21, 2008 at 1:21 am 6 komentar

Mengurus Sumut Sangat Pelik!

Oleh: Koong Taharuddin

H Syamsul Arifin SE sudah terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara melalui hasil Pilkada pada 16 April 2008. Sebagai Gubsu tentu bakal berpikir arif untuk membangun Sumut ke arah yang lebih maju dalam segala aspek. Banyak tantangan yang harus ditempuh sebagai kepala daerah. Mengurus Sumut memang sangat pelik! Kemajuan pembangunan Sumut ke depan, setidaknya harus diprogramkan dengan menyentuh pembangunan perekonomian kerakyatan. Rakyat diberdayakan supaya sejahtera dengan mengedepankan program yang gampang diterima oleh rakyat yang notabene nelayan, buruh, petani dan pedagang kecil.

Saya berkeyakinan Bang Haji Rifin telah menyimpan semacam resep yang dianggap mampu membangkitkan gairah rakyat untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Pengalaman dan wawasan H Syamsul Arifin SE dalam memompa semangat rakyat untuk menuju kehidupan sejahtera bisa dijadikan modal dasar untuk membangun umut ke depan. Bila program yang dikucurkan sangat pas untuk pemberdayaan rakyat niscaya perekonomian rakyat di Sumut bakal meningkat.

Sebagai Gubsu yang memang sangat dekat dengan rakyat, H Syamsul Arifin SE bisa  mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat agar bisa mencapai kesejahteraan. Kaum nelayan misalnya, niscaya sangat mengharapkan kebijakan sang gubernur untuk memberikan solusi menata kehidupan mereka yang bertumpu dengan laut untuk mencari nafkah. Bantuan permodalan langsung berupa peralatan melaut adalah relevan untuk dikucurkan kepada nelayan. Begitu juga dengan kaum tani. Petani dihadapkan kepada permasalahan yang klise. Acapkali cenderung ikut-ikutan dalam bertanam di areal yang dimilikinya. Pengetahuan petani di Sumut yang tradisional perlu  diarahkan  melalui  pemberdayaan  dari Dinas Pertanian dan  Dinas Perkebunan.

Kaum buruh juga sangat membutuhkan adanya semacam kebijakan dari seorang Gubsu. Soalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini kaum pekerja acapkali dihadapkan masalah PHK. Solusi dari seorang Gubsu di tengah otonomi daerah tentu sangat didambakan oleh kaum buruh. Bisa jadi, untuk mensejahterakan buruh atau kaum pekerja Gubsu membuat suatu kebijakan melalui Perda tentang buruh (pekerja perusahaan ) dengan yang lebih profesional. Tidak seperti sekarang ini sangat gampang kena PHK?

Lantas bagaimana pula dengan pedagang kecil? Mereka yang disebut pedagang kecil biasanya identik orang yang berjualan di pinggir jalanan atau pedagang yang tidak memiliki tempat milik sendiri. Mereka ini sangat sulit untuk medapatkan permodalan. Bila memang ada semacam perberdayaan terhadap pedagang kecil dengan cara menghimpunnya melalui UKM dan koperasi yang diawasi oleh pemerintah daerah, kita sangat yakin pedagang kecil di Sumut akan bisa menata kehidupan. Setidaknya, pedagang kecil itu diurusi oleh semacam badan atau lembaga yang langsung menghimpun pedagang kecil untuk memberikan modal sistem langsung apa yang dijualnya bisa didagangkannya dengan pengawasan melekat. Misalnya, pedagang kecil jual ikan disalurkan apa yang dijualnya oleh koperasi atau UKM dengan prinsip setelah terjual disetor modalnya dan keuntungannya untuk pedagang bersangkutan.

Apa yang saya utarakan tentu saja bukan untuk menggurui. Ini semua sebagai sumbangsih guna membangun Sumut dalam kerangka menuju kesejahteraan bagi rakyat di daerah ini. Walau pun untuk memberdayakan rakyat ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Dan kita semua memahami bahwa sudah berbagai program dilakukan pemerintah sebelumnya untuk mensejahterakan rakyat, tetapi upaya pemerintah selalu  tak sesuai dengan  apa yang diharapkan.

Mei 3, 2008 at 2:18 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


me

ARTIKEL TERBARU

PEMBACA

  • 9,449 hits